Deadline Pemberian THR PNS H-7 Lebaran

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik memberikan deadline kepada perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) maksimal H-7 Lebaran. Bila molor dan ada keluhan dari buruh, maka bakal diproses sesuai dengan ketentuan. Kepala Disnaker Gresik, Eddi Purwanto, mengatakan, sejak pekan pertama memasuki Ramadan, pihaknya sudah mengirim surat imbauan tersebut. Surat tersebut didasarkan pada Permenaker Nomor 04/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

“Tidak ada pengeculian, semua perusahaan besar atau kecil wajib memberikan THR kepada karyawannya. Pemberian THR pun disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan juga kesepakatan dengan karyawan,” ujar Eddi Purwanto, kemarin (14/8).

Kendati begitu, mantan Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik itu juga tidak menampik, bila masih tetap timbul persoalan terkait THR ini. Karena pemberian THR adalah hal yang sensitif bagi karyawan maupun perusahaan, maka bidang pengawasan Disnaker membuat Posko Pengaduan THR.

“Sampai saat ini sudah ada dua perusahaan yang menolak memberikan THR, karena alasan finansial. Kedua perusahaan itu berada di Kecamatan Kebomas,” ungkap Eddi Purwanto.

Saat ini disnaker sudah menurunkan tim monitoring untuk menuntaskan persoalan tersebut. Di antaranya satu perusahaan sudah tuntas dan siap mengucurkan THR-nya. Sedangkan satu perusahaan lagi masih dalam tahap perundingan.

“Karena itu kami harapkan karyawan maupun perusahaan yang memiliki persoalan terkait THR bisa mengadukan ke posko agar persoalannya tidak berlarut-larut,” pintanya.

Pembentukan Posko Pengaduan THR juga dibuka Sekretariat Bersama Serikat Pekerja Serikat Buruh (Sekber SP-SB) di kantornya. Menurut Ketua DPC SP Logam Elektronik dan Mesin (LEM) SPSI Gresik, Ali Moechsin, pembukaan posko itu tergolong telat, karena memang surat perintah Gubernur Jawa Timur baru diterima sepekan lalu.

“Kendati begitu, saat ini sudah ada tiga pengaduan THR. Semuanya terjadi di perusahaan-perusahaan di kawasan Gresik utara,” ungkap Eddi.

Ironisnya, pemberian THR ini ada yang tidak mengacu ketentuan yaitu minimal satu kali gaji sesuai dengan UMK Gresik. Sebab, dalam perkara tersebut ketiga perusahaan yang diadukan itu hanya memberikan satu kaleng roti maupun paket sembako yang nilainya di bawah Rp200 ribu. Padahal UMK Gresik mencapai Rp 1.133.000.

“Rata-rata itu dilakukan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja atau outsourching. Karena itu, kami akan minta kepada PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) untuk turun tangan menuntaskan persoalan tersebut,” ujar Ali Moechsin.

Tahun ini Pemkab Gresik menyiapkan dana sebesar Rp. 9,2 M untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi semua pegawai negeri sipil (PNS) maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Menurut Sekretaris Pemkab Gresik. Moch Najib, tahun in, sekitar 11.250 PNS dan CPNS yang berada di bawah naungan Pemkab Gresik, berhak menerima THR. Dari jumlah itu, 4.000 di antaranya bekerja di lingkungan kantor Pemda Gresik.

Najib mengatakan, meski THR yang diterima PNS maupun CPNS tersebut sedikit sekali jumlahnya, namun hal itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun kemarin, dari Rp. 175.000 per orang menjadi Rp. 200.000 per orang.

“Sebetulnya, pemberian THR paling banyak diperuntukkan bagi kepada non PNS seperti para guru bantu dan tenaga honorer. Untuk keperluan ini saja, Pemkab Gresik harus mengeluarkan dana Rp 7 miliar, sedangkan untuk PNS jumlahnya Rp 2,2 miliar. Selain itu, di Kabupaten Gresik, jumlah CPNS lebih banyak dibandingkan jumlah PNS, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, kami sudah mengantisipasi pemberian THR bagi sekitar 250 CPNS yang baru diangkat, “ kata Najib kemarin.

Download Soal-Soal CPNS Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>