Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia masih tidak merata

Jumlah dan kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) di Tanah air masih belum merata, terutama terkait dengan proporsi PNS yang ada di satu daerah dengan daerah lain. Untuk itu, perlu diterapkan sistem yang terintegrasi. Pakar ilmu administrasi dari Universitas Indonesia (UI) Roy Valiant Salomo mengutarakan, jika dilihat antara jumlah kebutuhan PNS dengan kebutuhannya maka masih tidak rata. Dalam arti, ada daerah yang mempunyai banyak PNS, tapi ada daerah yang masih kekurangan PNS. Salah satu daerah yang dinilai jumlah PNS-nya cukup banyak adalah DKI Jakarta.
Terkait dengan penyebaran rasio PNS, menurutnya, perlu sistem kepegawaian PNS yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Sehingga, pemerintah bisa lebih baik dalam menyebar PNS ke tempat-tempat yang membutuhkan.
Di sisi lain, jika dikaitkan dengan alokasi anggaran, yakni dalam APBD, maka yang kini terjadi adalah lebih banyak biaya untuk pegawai dibandingkan pembangunan daerah. “Seharusnya negara mengelola pendapatan dengan lebih baik. Karena sebenarnya potensi pendapatan negara bisa lebih besar. Termasuk juga jika bisa menyelamatkan uang negara yang dikorupsi,” kata Roy kepada SP, baru-baru ini.
Menyorot tentang kinerja, misalnya dalam hal pelayanan publik oleh birokrat maka dinilai masih buruk. Tapi, menurut Roy, tidak bisa langsung mengaitkannya dengan pemberian hukuman.
“Hal yang perlu diperbaiki adalah sistemnya antara lain organisasi, sistem kepegawaian, sistem pelayanan publik, serta sistem keuangan. Harus dilakukan reformasi, sehingga kinerjanya bisa menjadi lebih baik. Jadi, bukan sekedar punishment,” papar Roy.
Dikatakan, yang harus dilakukan adalah reformasi administrasi yang biasanya lebih dikenal dengan reformasi birokrasi. Untuk itu, tidak cukup dengan semangat saja, tapi butuh tindakan nyata. Karena, langkah pemerintah terkait reformasi administrasi masih belum tampak dan tidak terasa gerakan yang signifikan.
Sementara itu, pengamat kepegawaian UI Amy Yayuk Sri Rahayu memaparkan, untuk mengangkat PNS, baik pusat maupun daerah, tergantung pada formasi. Dalam arti, memang sudah disusun dan dianggarkan saat pembahasan RAPBN atau RAPBD.
“Formasi itu tentu berdasar rasio kebutuhan antara beban dan kebutuhan pegawai. Misalnya, ada yang pensiun, meninggal, atau dimutasi, sehingga diperlukan formasi baru. Kalau memang dasarnya adalah rasio kebutuhan, sebetulnya tidak akan menjadi masalah,” ujar Amy kepada SP.
Terkait dengan kinerja, diutarakan, jika ingin dilakukan perbaikan maka sistem kepegawaian yang harus diubah. Mulai dari rekrutmen, penempatan, sistem karier, pengembangan, remunerasi, hingga penghargaan dan hukuman. Itu semua harus memenuhi standar pengukuran kinerja.
Jika capaian dari kinerjanya bagus, sambung Amy, dalam arti tidak ada gap antara standar dan capaian maka bisa dengan memberikan penghargaan. “Apabila yang terjadi sebaliknya, yakni menurun, tidak sesuai standar, lalu diapakan,” ungkap Amy.
Menyangkut indikator penilaian yang ada, dinilai Amy, masih tidak terukur. Indikator yang sulit diukur misalnya terkait dengan kepemimpinan, kejujuran, dan loyalitas, yang sulit . Karena ukuran kinerja seharusnya diterjemahkan dan terukur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>