Menekan Ledakan Penduduk Melalui Penerimaan CPNS

Upaya menekan ledakan penduduk alias baby boom di Indonesia harus terus diupayakan, dalam hal ini pemerintah harus lebih giat lagi agar bom waktu tersebut tidak meledak dan dengan segera dapat dijinakkan karena lebih tragisnya, pertambahan penduduk tidak diiringi peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta daya tampung pekerjaan akibatnya semua itu berujung pada marginalitas penduduk. Sebenarnya kita patut mengapresiasi usaha-usaha pemerintah dalam hal penekanan ledakan penduduk. Berbagai program dan kebijakan telah dibuat semampu mereka hanya saja belum menunjukkan suatu prestasi yang membanggakan.

Program KB adalah program dengan keikutsertaan rakyat banyak. Sifat program seperti ini adalah komunikasi yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Tanpa itu, rakyat tidak tahu apa-apa yang harus dilakukannya. PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan rakyat sekaligus alat Negara mereka seharusnya dilibatkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, tidak terkecuali dari instansi manapun harus mempunyai peran aktif terhadap hal tersebut.

Hal ini dikarenakan ledakan penduduk kita tidak main-main lagi, pertumbuhan penduduk tahun 2010 lalu melebihi proyeksi nasional yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,49 per tahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun maka setiap tahunnya akan terjadi pertumbuhan penduduk sekitar 3,5 juta lebih per tahun, maka untuk tahun ini kira-kira penduduk Indonesia berkisar 241 juta jiwa. Jadi kita dapat menghitung sendiri berapa jumlah penduduk Indonesia sepuluh atau tiga puluh tahun kedepan dengan laju pertumbuhan seperti itu.

CPNS Sebagai Sasaran KB

Ajang penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) merupakan ajang tahunan yang setiap tahunnya diselenggarakan di negeri tercinta ini, baik kabupaten/kota maupun kementerian/departemen turut juga menyelenggarakan perekrutan tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jika diakumulasikan untuk setiap tahunnya tidak tanggung-tanggung jumlahnya, CPNS yang diterima diseluruh Indonesia mencapai angka ratus ribuan orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah jika kita berpikir lebih jauh mengapa ajang tersebut tidak digunakan pemerintah sebagai cara hemat, halal dan humanis untuk menekan laju pertumbuhan penduduk?? Biasanya setiap akhir tahun berbagai penerimaan tersebut akan dibuka, jadi bagi mereka yang memenuhi syarat diperbolehkan untuk melamar.

Mewajibkan CPNS sebagai akseptor KB sepertinya salah satu jalan keluar untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah harus membuat semacam regulasi atau persyaratan baru untuk dapat diterima menjadi seorang PNS, dimana aturan atau syarat tersebut berupa pengharusan program dua anak cukup bagi setiap orang yang diterima.

Dengan demikian CPNS yang diterima khususnya yang belum menikah atau generasi muda usia nikah diharuskan menandatangani semacam surat pernyataan tentang jumlah kepemilikan anak nantinya, dimana dalam pernyataan itu pelamar tersebut harus memiliki anak paling banyak 2 (dua) orang, jadi untuk itu pelamar yang diterima menjadi CPNS tidak hanya menandatangani surat pernyataan kesediaan penempatan, pernyataan tidak mengundurkan diri dan lain sebagainya, akan tetapi satu format lagi akan bertambah yaitu pernyataan tentang jumlah kepemilikan anak yang akan ditanda tangani di kertas bermaterai.

Tidak terkecuali juga bagi pelamar yang telah menikah dan telah memiliki anak, pada dasarnya usia mereka masih produktif dan tentunya memiliki kesempatan untuk menambah momongan lagi. Pelamar seperti ini juga harus menandatangani semacam pernyataan untuk tidak menambah jumlah anak lagi. Apabila jumlah anaknya telah lebih dari batas yang ditentukan maka otomatis peraturan tersebut berlaku bagi mereka.

Demikian juga bagi PNS yang sekian lama telah mengabdi khususnya usia produktif harus juga membuat pernyataan untuk tidak menambah anak lagi, misalnya jika mereka sudah memiliki anak empat orang maka mereka harus membuat pernyataan resmi bersegel untuk tidak menambah jumlah tersebut. Dalam hal ini mereka harus ikut program KB paten yaitu MOW (Metode Operasi Wanita) atau MOP (Metode Operasi Pria) untuk mewanti-wanti hal yang tidak diinginkan dan bilamana hal tersebut dilanggar maka sesuai isi surat pernyataan yang bersangkutan harus bersedia diberhentikan sebagai PNS atau sanksi lain yang tentunya sangat berat. Memang hal ini terkesan rumit dan membutuhkan keseriusan dan banyak tenaga ataupun pemikiran. Tapi demi sebuah Indonesia yang sejahtera dan bebas dari belenggu kemiskinan pengorbanan besar juga dibutuhkan.

Kaitannya dengan HAM

Mungkin pengharusan dua anak cukup bagi alat Negara (PNS) akan direspon sebagai pelanggaran HAM karena membatasi atau mengintervensi Hak warga negaranya. Namun bila kita menilik lebih jauh dan memahami makna pelanggaran HAM yang sebenarnya, kebijakan tersebut bukanlah suatu pelanggaran HAM karena disini para CPNS tidak dilarang untuk memiliki anak, akan tetapi hanya membatasi jumlahnya, karena toh juga kuantitas itu bukan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu keluarga melainkan kualitaslah yang harus diutamakan. Upaya tersebut juga bukan semata untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk akan tetapi berpengaruh juga pada kesejahteraan kehidupan PNS kedepannya.

Untuk itu penulis berharap agar wacana pengharusan CPNS menjadi akseptor KB dapat dipertimbangkan segera mungkin. Semua pihak harus dilibatkan terutama alat Negara yang notabene adalah PNS. Dimulai dari alat Negara yang nantinya menjadi contoh bagi semua penduduk Indonesia pada umumnya. Pemerintah harus memulai dari alatnya sendiri yaitu para CPNS yang pada akhirnya akan menjadi PNS karena cara ini sepertinya sangat efektif. Kita bayangkan saja jika para PNS itu nantinya menikah dengan yang bukan PNS maka secara otomatis program tersebut juga berlaku bagi Non PNS yang menjadi istri atau suami dari seorang PNS maka dengan perhitungan sederhana kita akan dapat menghitung manfaat besar dari wacana tersebut.***

Penulis adalah Peminat Hukum, Politik dan Sosial Alumni Fak. Hukum Univ. HKBP Nommensen, bermukim di Medan. email: sihite.harry@yahoo. co.id

Download Soal-Soal CPNS Indonesia

One thought on “Menekan Ledakan Penduduk Melalui Penerimaan CPNS

  1. Generasi Cerdas, Integritas Tinggi.

    saya setuju dengan kebijakan pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>