Penentuan Kebutuhan CPNS Baru, Dicurigai Asal-asalan

Program reformasi birokrasi (RB) membuat pengajuan CPNS baru bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota kian rumit. Usulan CPNS baru yang dilayangkan Juli lalu digugurkan. Setelah format usulan CPNS baru dibuat ulang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (Kemen PAN dan RB) masih menangguhkannya. Termasuk empat daerah di Jawa Timur.

Khusus untuk usulan CPNS baru di instansi pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur, data Kemen PAN dan RB menyebutkan pada Juli lalu sudah komplit. Total CPNS baru yang diminta saat itu mencapai 67.359 orang, termasuk untuk pegawai di pemerintah provinsi (pemprov).

Sayangnya, setelah diberlakukan program moratorium atau penghentian sementara CPNS baru pada 1 September lalu, usulan CPNS baru tadi buyar. Semua usulan digugurkan. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, usulan CPNS baru dari seluruh instansi pusat maupun daerah tadi dikembalikan lagi.

Sejalan dengan semangat RB, Ramli mengatakan diberlakukan mekanisme baru bagi seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meminta jatah CPNS baru. Diantaranya, adanya laporan penghitungan ulang kebutuhan riil pegawai negeri baru. Diantaranya, penghitungan ulang ini mengacu pada kursi yang kosong karena PNS pensiun, dipecat, atau mengudurkan diri. Selain itu, permintaan harus disertai hasil analisis jabatan dan juga tembusan ke gubernur setempat.

Memasuki bulan September hingga Oktober, instansi pusat hingga daerah kembali melayangkan format usulan CPNS baru sebagai pengganti usulan yang sudah dilayangkan Juli silam. Ramli mengatakan, hingga Jumat lalu (28/10) sudah ada 97 kabupaten dan kota yang sudah mengusulkan jumlah CPNS baru. “Tapi semuanya kami tahan, karena persyaratannya kurang,” tandas Ramli.

Syarat yang kurang itu adalah, pemerintah kabupaten dan kota (pemkab dan pemkot) tidak melampirkan hasil analisis jabatan. Ramli mengatakan pemkab dan pemkot masih dikhawatirkan membuat usulan CPNS baru ini masih dengan asal-asalan. “Mereka langsung meminta sejumlah jatah CPNS baru. Tanpa memberitahu kami hasil analisis jabatan,” jelas Ramli.

Ramli menuturkan, 97 pemkab dan pemkot yang sudah melayangkan format baru usulan CPNS baru ini tersebar di 22 provinsi. Seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Banten, Bali, Bengkulu, Sumatera Selatan, hingga Papua Barat. Selain itu usulan juga datang dari daerah di Provinsi Riau, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Khusus di Provinsi Jawa Timur, Ramli menunjukkan jika ada empat pemkab dan pemkot yang sudah mengusulkan CPNS baru dalam format baru. Mereka adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kota Pasuruan. “Sama dengan yang lainnya, usulan dari pemkab dan pemkot di Jawa Timur kami tangguhkan dulu,” urai Ramli.

Namun, dia mengaku jumlah usulan CPNS baru tadi belum bisa disampaikan ke masyarakat. Sebab, rata-ratanya jumlahnya menurun drastis dari usulan masing-masing pamkab dan pemkot yang masuk ke Kemen PAN dan RB Juli lalu. Muncul kabar jika penurunan bervariasi mulai dari 20% hingga 30%. “Kami bakal paparkan langsung nanti jika kuotanya sudah tetap. Jangan sampai muncul pelemik di masyarakat,” tuturnya.

Sebagai catatan, pada Juli lalu Kabupaten Bangkalan mengajukan jatah CPNS baru mencapai 3.774 orang, Kabupaten Pamekasan (331), Kabupaten Sampang (1.091), dan Kota Pasuruan (852). Ramli berharap, pada masa penangguhan ini seluruh pemkab dan pemkot maupun institusi pemerintah pusat dan provinsi segera melengkapi usulan CPNS baru mereka dengan hasil analisis jabatan.

Seperti diberitakan, Kemen PAN dan RB memberikan waktu hingga akhir Desember 2011 bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk membuat analisis jabatan. Analisis tadi, dijadikan acuan untuk Kemen PAN dan RB memberikan kuota CPNS baru di masing-masing institusi. Jika hingga Desember masih belum menyetor hasil analisis jabatan, maka institusi yang bersangkutan tidak boleh menjalankan seleksi CPNS pada 2012.

Ramli menuturkan, Kemen PAN dan RB menyiapkan petugas yang bisa diorder untuk membantu atau mendampinging pembuatan analisis jabatan. “Kita tidak punya anggaran. Jadi petugas kami siap jika diundang,” katanya. Tapi, Ramli menjelaskan proyeksi kementeriannya tahun depan adalah  mencetak lima orang ahli analisis jabatan di masing-masing pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>